Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 1995

tanda penghargaan madya karya praja

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 1995

perubahan sebutan nomor pokok penduduk yang tercantum dalam negeri nomor 1A tahun 1995 ttg penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistem informasi manajemen kependudukan

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 1995

tata cara pencalonan,pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1995

kedudukan dan tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian wakil kepala daerah

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 1995

tata cara pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 1995

perubahan peraturan menteri dalam negeri nomor 690-1572 tahun 1985 ttg ketentuan pokok badan pengawas direksi dan kepegawaian perusahaan daerah air minum

Instruksi Menteri Nomor 5A Tahun 1995

penyertaan pemerintah daerah TK I dan TK II dalam pembangunan sistem komunikasi depdagri (SISKOMDAGRI)

Instruksi Menteri Nomor 7 Tahun 1995

pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dan pembinaan perlindungan masyarakat di daerah seluruh indonesia thn anggaran 1995/1996

Instruksi Menteri Nomor 24 Tahun 1995

pedoman penganggaran dan penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pengelolaan barang daerah pada daerah TK II percontohan

Instruksi Menteri Nomor 28 Tahun 1995

penyediaan dana pembiayaan pembinaan pemerintahan

Instruksi Menteri Nomor 35 Tahun 1995

penyelenggaraan gelar pengawasan dan temukarya pengawasan

Instruksi Menteri Nomor 5 Tahun 1995

penghapusan cabang dinas daerah tk I dan Unit pelaksanaan teknis dinas daerah TK I pada daerah TK II percontohan

Instruksi Menteri Nomor 47 Tahun 1995

penerpan hasil analisis jabatan di jajaran depdagri

Instruksi Menteri Nomor 46 Tahun 1995

petunjuk pelaksanaan keputusan menteri dalam negeri nomor 136 thn 1995 tentang santiaji politik bagi aparatur pemerintah di jajaran depdagri

Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 1995

pengesahan peraturan daerah dan atau keputusan kepala daerah

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum